SEJARAH BPBD

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Kulon Progo dari ancaman bencana secara adil, merata, efektif dan efisien. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga perlu dibentuk Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada awal berdirinya tahun 2011, BPBD menempati Kantor di Jl. Sugiman 27 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, dan pada tahun 2014 sampai sekarang BPBD Kabupaten Kulon Progo, Kantor BPBD berada di Jalan Kawijo No, 5 Pengasih, Kulon Progo

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas antara lain:

  1. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  4. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
  5. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  6. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
  7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
  9. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
  2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.